7 Gelar Pahlawan Nasional

JAKARTA - Pemerintah menganugerahkan tujuh gelar pahlawan nasional jelang peringatan Hari Pahlawan 2011. Tapi, tidak ada nama mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam nama-nama yang ditetapkan sebagai pahlawan berdasarkan Keppres Nomor 113/TK/Tahun 2011 tanggal 7 November tersebut.

Ketujuh nama itu adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara (pejuang Jawa Barat), Dr. K.H. Idam Chalid (Kalsel), Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) (Sumbar), Ki Sarmidi Mangunsarkoro (DI Jogjakarta), I Gusti Ketut Pudja (Bali), Sri Susuhunan Pakubuwono X (Jateng), dan Ignatius Joseph Kasimo (DI Jogjakarta).

"Karena tidak ada yang mengusulkan,’’kata Menko Polhukam Djoko Suyanto mengenai tidak adanya nama Gus Dur dan Soeharto dalam daftar pahlawan nasional yang ditetapkan, usai penyerahan gelar di Istana Negara, kemarin (8/11). Djoko merupakan ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Dia menjelaskan, proses pengusulan pahlawan nasional datang dari berbagai daerah dan kelompok masyarakat. Seleksinya dilakukan di kementerian sosial. ‘’Di situ ada timnya. Dari kemensos, Mabes TNI, sejarawan, dan tokoh masyarakat. Baru kemudian masuk ke dewan gelar,’’urai mantan Panglima TNI itu.

Anggota dewan gelar itu antara lain Quraish Shihab, TB Silalahi, Juwono Sudarsono, Haryono Suyono, Jimly Asshiddiqie, dan Eti Setiawati. ‘’Jadi, kami rapatkan kembali,’’katanya.

Djoko menjelaskan, syarat umum untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional itu di antaranya berintegritas moral yang tinggi, memiliki keteladanan, berjasa kepada nusa bangsa sesuai dengan bidangnya, dan tidak pernah dipidana selama lima tahun. Sementara syarat khususnya, pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan di bidang lain.

Selain tujuh gelar pahlawan nasional, kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Sultan Sulaiman Syariful Alamshah. Selain itu juga sepuluh tanda kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma kepada mereka yang berjasa dalam meningkatkan dan membina kebudayaan.

Sepuluh tokoh itu adalah Benyamin Sueb, Hasbullah Parindurie, Harijadi Soemadidjaja, Gondo Durasim, Huriah Adam, Idrus Tintin, Kwee Tek Hoay, Sigit Sukasman, Go Tik Swan (KRT Hardjonagoro), dan Gegong Bagus Oka (Ni Wayan Gegong).

Para ahli waris para penerima gelar pahlawan dan tanda kehormatan mengaku bangga dengan penganugerahan tersebut. ‘’Kami, keluarga, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Beliau itu sejak awal sudah jadi pahlawan bagi kami,’’ kata Afif Hamka, anak Buya Hamka. Menurutnya, sejak lama dari daerah menghubungi untuk mengusulkan Buya Hamka menjadi pahlawan nasional.

Farid Prawiranegara, putra keempat Syafruddin Prawiranegara, juga mengutarakan hal senada. ‘’Bagaimanapun juga kita mensyukuri. Tapi, yang paling penting, yang ingin saya sampaikan adalah perjuangannnya belum selesai, masih banyak hal-hal yang perlu diperjuangkan,’’paparnya.

‘’Ini merupakan warisan pada anak cucu yang nanti mudah-mudahan bisa dilaksanakan,’’ sambungnya. Syafruddin tercatat pernah menjabat sebagai ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (1948-1949) dan wakil Perdana Menteri 2 Kabinet RIS (1949).

Sementara Mooryati Soedibyo, cucu Pakubuwono X, mengatakan, gelar pahlawan nasional tersebut melahirkan kewajiban bersama sebagai generasi muda untuk menggali dan memelajari apa yang sudah dikerjakan oleh Pakubuwono X untuk tetap menjaga dan mengembangkannya. ‘’Pakubuwono X bukan hanya milik masyarakat Surakarta saja, melainkan juga menjadi milik bangsa Indonesia seluruhnya,’’ katanya.

Berbeda pandangan dengan Djoko Suyanto, anggota DPR asal PKB A. Malik Haramain justru yakin kalau dari sisi pengajuan, Gus Dur sudah sebenarnya memenuhi syarat ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah mengajukan usulan resmi.

‘’Dari sisi pengajuan tidak ada masalah, sudah memenuhi syarat,’’tegas Malik, di Jakarta, kemarin.

Karena itu lah, dia mengungkapkan, kekecewaannya atas belum ditetapkannya Gus Dur sebagai pahlawan nasional. ‘’Sejujurnya, saya sebagai bagian keluarga besar nahdliyin, kecewa,’’tandas mantan ketua umum PB PMII tersebut.

Di luar persoalan prosedur pengajuan, dia lantas menyinggung sumbangsih dan peran Gus Dur yang membuat mantan presiden ke-4 RI sangat layak menyandang gelar pahlawan nasional. Semua orang, menurut dia, paham kapasitas mantan ketua umum PB NU itu khususnya dalam memelihara, mengembangkan, bahkan memperjuangkan pluralisme, toleransi, dan keutuhan NKRI. ‘’Yang pasti, kita akan terus memperjuangkan dan memperluas dukungan agar Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional,’’ pungkasnya. 

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Menurut dia, selain Gus Dur, Soeharto juga sesungguhnya layak ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Meski demikian, wakil ketua DPR ini tetap berusaha memberi apresiasi langkah pemerintah memberikan gelar pahlawan terhadap sejumlah tokoh.

‘’Dengan diumumkannya tokoh-tokoh besar yang sudah almarhum ini, sedikitnya menjadi pelipur lara dalam situasi pemerintah di mana Presiden SBY belum berkenan memberikan persetujuannya kepada beberapa tokoh lain yang layak, dalam hal ini misalnya Pak Harto, Gus Dur dan seterusnya,’’kata Priyo Budi Santoso, di DPR, kemarin.

Meski demikian, dia tetap berharap, suatu saat Soeharto dan Gus Dur juga akan mendapat gelar pahlawan nasional. ‘’Entah pada suatu hari tokoh-tokoh tersebut tentu akan mendapatkan gelar juga, terutama Soeharto dan Gus Dur. Kalaupun sekarang ini belum, ya paling tidak di hati rakyatlah atau menunggu pemerintahan yang lain,’’ujarnya.